Beredarnya Surat Palsu, Jokowi Tak Akan Tempuh Jalur Hukum

Surat yang disebut berasal dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk Jaksa Agung Basrief Arief

JAKARTA - Beredar surat penangguhan pemanggilan Kejaksaan Agung yang mengatasnamakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kuasa Hukum Jokowi for Presiden 2014, Todung Mulya Lubis mengatakan pihaknya tidak akan membawa hal tersebut ke jalur hukum atau kepolisian.

"Kita belum akan sejauh itu (untuk melaporkan ke polisi)," kata Todung kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/5/2014). 

Kendati demikian, untuk mengantisipasi peristiwa serupa terulang kembali, Todung akan memberi peringatan ke pihak lain. Ia akan mengimbau kepada pendukung Jokowi untuk tidak menyalahgunakan tanda tangan maupun identitas lain Jokowi.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya telah mengonfirmasi kebenaran berita itu langsung kepada Jaksa Agung Basrief Arief dan Jokowi.

"Jaksa Agung bilang tidak pernah memanggil Jokowi sebelumnya. Jokowi juga bilang tidak pernah menulis surat itu," kata Todung. Kepada Todung, Jokowi mengatakan, semua hal yang ada di dalam surat itu adalah rekayasa. Kliennya juga menyayangkan tindakan oknum tidak bertanggung jawab tersebut.

Sekedar informasi, sebelumnya beredar sebuah surat dari Jokowi yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Ini isi surat tersebut:

"Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-984/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyelidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada bus busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 

Bersama ini, kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih".

Surat itu dilengkapi dengan burung garuda, kop surat gubernur, dan tanda tangan Jokowi dengan tanggal 14 Mei 2014.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Hindra Liauw

Golkar Buka Peluang Dukung Jokowi-JK jika Prabowo-Hatta Kalah

Tantowi Yahya

JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, partainya membuka peluang untuk meninggalkan koalisi yang dibangun dengan oleh Partai Gerindra jika pasangan yang mereka usung, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kalah dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Partai Golkar bisa saja masuk dalam pemerintahan dengan masuk ke koalisi yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di parlemen.

"Koalisi itu terbagi menjadi dua, yakni koalisi di pilpres dan koalisi di parlemen. Bukan suatu hal yang baru jika Golkar kemudian bergabung ke dalam pemerintahan terpilih dalam koalisi di parlemen," kata Tantowi di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/5/2014) malam.

Pada Pemilu 2004, Golkar mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Wiranto-Salahudin Wahid. Pasangan itu kalah dan Golkar akhirnya bergabung dengan gerbong partai pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di parlemen. Pada Pemilu 2009, Golkar mengusung pasangan Jusuf Kalla- Wiranto yang kembali kalah, sehingga di parlemen akhirnya Golkar bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono.

"Sekarang apakah Golkar akan bergabung dengan partai atau pemerintahan yang terpilih, sangat terbuka kemungkinan untuk itu. Politik itu semua peluang, semua kemungkinan bisa terjadi," ujarnya.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Laksono Hari Wiwoho

Airasia Menerapkan Pengecekan Pasport Sistem I-Checkit

Kuala Lumpur International Airport 2

KUALA LUMPUR - Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat keamanan penerbangan internasional, AirAsia menerapkan sistem pengamanan terbarunya yang disebut I-Checkit. Sistem ini berfungsi untuk melacak keaslian paspor calon penumpang berdasarkan database dokumen perjalanan yang hilang dan dicuri (Stolen and Lost Travel Documents/SLTD) yang dimiliki oleh badan kepolisian internasional (Interpol).

AirAsia pun menjadi maskapai pertama yang menerapkan sistem ini. Rencananya AirAsia akan memulai pilot project penerapan sistem ini pada bulan ini juga.

Sistem I-Checkit memungkinkan maskapai untuk menarik data SLTD yang terdapat dalam database Interpol tanpa memiliki akses langsung ke dalamnya.

Sistem Interpol tidak akan menarik data pribadi yang dimiliki penumpang, namun hanya jenis dan nomor dokumen perjalanan, serta kode Negara yang akan dilacak dalam database SLTD. Penarikan database Interpol ini hanya memakan waktu selama 0,5 detik setelah paspor tersebut di scan melalui sistem.

Apabila nomor paspor penumpang menunjukkan adanya kecocokan terhadap database tersebut, AirAsia akan langsung merujuk penumpang tersebut kepada petugas yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kerja sama yang terjalin antara AirAsia dan Interpol dalam pengoperasian sistem ini akan semakin meningkatkan keamanan perjalanan penumpang dan tetap mendukung pengoperasian berbiaya hemat maskapai,” ujar Tony Fernandes, CEO Grup AirAsia, Rabu (14/5/2014).

Sistem I-Checkit ini akan diimplementasikan di seluruh jaringan internasional AirAsia yang mencakup 100 bandara di Asia dan 600 penerbangan internasional setiap hari ke 20 negara di seluruh dunia. (Galvan Yudistira)

---

Editor	: Erlangga Djumena
Sumber	: KONTAN

Akhirnya Visi Misi Jokowi Dipaparkan Secara Gamblang

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo memberikan sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 mendatang.

JAKARTA -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo selalu mengelak jika ditanya soal visi misinya kalau terpilih sebagai presiden RI. Ia hanya sempat mengungkapkan, salah satu program besarnya yaitu revolusi mental. Lainnya, Jokowi memilih untuk menyimpan rapat visi misinya dan berjanji akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.

Saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Selasa (13/5/2014), di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta itu secara gamblang memaparkan apa yang akan dilakukannya jika menjadi orang nomor satu di republik ini.

Berikut sejumlah program yang dipaparkan Jokowi sebagai visi misinya:

1. Pendidikan
Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, porsi materi ilmu pengetahuan diperbesar pada tingkat SMP. Meski porsi ilmu pengetahuan diperbesar, Jokowi mengatakan, materi pendidikan karakter, budi pekerti, dan etika harus lebih besar. Ia menggambarkannya dengan persentase 60-40 persen untuk pendidikan karakter.

Jokowi mengatakan, porsi besar untuk materi tentang ilmu pengetahuan baru diberikan di jenjang SMA. Besarnya, kata dia, mencapai 80 persen. Pada tahap SMA, porsi untuk pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak cukup 20 persen saja.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Ia yakin, jika semua hal di atas dilakukan, akan muncul generasi yang memiliki sikap mental dan budaya kerja yang baik, serta penuh daya saing, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bagi bangsa dan negara.

"Karena percuma kekayaan alam yang besar jika tidak dibarengi dengan produktivitas, serta daya saing bagi SDM yang ada di dalamnya. Tanpa revolusi mental, tanpa budaya kerja yang sudah tertanam sejak kecil, saya kira sulit juga untuk membangun sebuah daya saing dan produktivitas," papar Jokowi. 

2. Pertanian
Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

"Mestinya kalau sudah ditentukan ingin memajukan pangan, infrastrukturnya dibangun. Bendungan dan segala sistem irigasinya harus disediakan. Yang berkaitan dengan pupuk, pestisida, semuanya harus disiapkan. Riset harus menjadi kunci utama, dan diberi anggaran yang besar sehingga kita akan bisa memunculkan kembali varitas-varitas unggul," katanya.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

"Pernah tidak mendengar kita bangun waduk dan bendungan baru? Padahal dalam perencanaan kita bisa bangun 70-an waduk per tahun. Tetapi tidak dilaksanakan karena kita kehilangan disorientasi," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.

"Harusnya petani disediakan pupuk dan pestisida gratis sehingga mereka tidak terbebani biaya," katanya.

Jokowi juga menyoroti keberadaan terminal agro. Menurutnya, terminal agro sudah seharusnya berada di setiap kabupaten. Ia menilai, menambah keberadaan terminal tersebut akan dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan Thailand. 

"Terminal agro jangan hanya gedung saja. Saya lihat di Dubai dan Abu Dhabi, 80 hektar lahan digunakan hanya untuk tempat penyimpanan logistik pertanian saja. Mestinya di setiap daerah ada yang seperti itu," ujar Jokowi.

"Sebanyak apa pun panen yang melimpah ruah, tidak akan berarti kalau tidak disiapkan industi pasca panen. Inilah yang harus diluruskan, karena ketika kita menyuruh petani untuk menanam, maka harus disiapkan pula industri pasca panennnya," katanya lagi.

3. Kelautan
Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp 1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

4. Energi
Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

"Kenapa harus kita lakukan terus menerus? Karena ada yang mengambil keuntungan besar dari sana. Dan keuntungannya itu dibagi-bagi. Saya sudah tahu. Dulu waktu di Solo belum tahu. Tapi setelah di Jakarta jadi tahu semuanya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Kalau BBM bisa dikonversi ke gas atau batubara, kita akan bisa menghemat anggaran hingga Rp 70 triliun per tahun. Jadi ada efisiensi anggaran," lanjutnya.

5. Infrastruktur
Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain. Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut".

Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

"Jadi harus ada penyediaan kapal besar, dari Sumatera langsung ke Papua, Papua ke Sumatera. Kalau ada kapal besar, ongkos angkutnya akan menjadi kecil dan murah, karena ngangkutnya langsung banyak. Jadi tidak akan ada lagi harga semen di Jawa Rp 50 ribu, di Papua Rp 1 Juta," ujar Jokowi.

Jokowi mencontohkan distribusi sapi dari NTT dengan yang ada di Australia. Ia menilai, secara kualitas, sapi NTT tidak kalah dibanding sapi Australia. Kekurangan yang terjadi selama ini hanya terletak pada ketiadaan kapal pengangkut sapi yang berukuran besar.

"Kalau dari NTT, ngangkutnya pakai kapal kecil-kecil. Sebenarnya sapi di sana tidak kalah kualitasnya dibanding sapi Australia. Tapi ongkos biaya angkutnya yang mahal, bisa sampai 50-60 persen. Kiriman sapi dari Australia, sekali angkut bisa sampai 30 ribu sapi di dalam satu kapal. Kapal besar itu yang kita tidak punya," katanya.

"Kalau ada tol laut ini, akan mempermudah distribusi. Dari pulau besar ke pulau besar pakai kapal besar. Nanti ke pulau yang agak kecil pakai kapal sedang. Dilanjutkan lagi dengan pakai kapal kecil ke pulau-pulau kecil. Jadi, bukan kapal kecil dari Papua ke Jawa yang belum tentu bisa sampai ke Jawa, karena di tengah jalan kena ombak langsung terguling. Hilang semen, hilang sapinya," jelas Jokowi .

Sementara itu, untuk pengembangan bandara, Jokowi mengaku akan menerapkan konsep kerja sama dengan investor swasta. Menurutnya, ide tersebut muncul tak lepas dari permasalahan lambannya pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, yang berpengaruh pada semakin karut-marutnya jadwal penerbangan.

"Seharusnya kalau APBN tidak sanggup, serahkan saja ke swasta. Tidak masalah. Asal hitung-hitungannya jelas dan biaya pelayanan nantinya tidak membebani masyarakat. Kalau diserahkan ke investor, semua bandara akan bisa dibagun baru seluruhnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti seputar infrastruktur jalur kereta. Menurutnya, sudah seharusnya dilakukan penambahan jalur kereta di Jawa, sembari membangun jalur kereta di kawasan-kawasan tambang di Sumatera dan Kalimantan.

"Pengangkutan batubara, nikel, dan bauksit jangan sampai menggunakan jalan raya. Karena selain mahal, juga akan merusak jalan. Dan itu kewajiban negara," kata Jokowi.

6. Administrasi birokrasi
Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jaluronline dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue,e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Abraham Mengaku Sudah Direstui KPK Maju sebagai Cawapres

Ketua KPK Abraham Samad bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku sudah direstui KPK untuk maju sebagai bakal calon presiden pendamping bakal calon presiden PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Abraham, tidak ada penolakan di internal KPK jika dia nantinya dilamar Jokowi.

"Sudah," kata Abraham di Jakarta, Kamis (15/5/2014), saat ditanya apakah internal KPK sudah merestuinya untuk maju sebagai bakal cawapres.

Abraham mengaku sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPK lainnya terkait kemungkinan dia maju dalam Pemilihan Presiden 2014. "Jadi misalnya pimpinan KPK itu di mana pun, di mana pun orang-orang KPK berada, yang penting dia bisa membawa misi pemberantasan korupsi, itu intinya sebenarnya," kata Abraham.

Dia lantas mencontohkan mantan pimpinan KPK yang kini mengabdi di lembaga lainnya. Abraham menyebut mantan Wakil Ketua KPK M Jasin yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

"Itu semua mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu membawa misi pemberantasan korupsi. Jadi di mana pun nanti kita berada, misi yang harus kita bawa dan tidak pernah akan hilang dari diri kita sudah menyatu, yaitu pemberantasan korupsi," sambung Abraham.

Namun, saat ditanya apakah sudah pasti akan menjadi bakal cawapres Jokowi, Abraham mengatakan bahwa dia hanya akan mengikuti arah takdir. Mengenai ada atau tidaknya pembicaraan dengan PDI-P terkait hal ini, pria kelahiran Makassar itu menjawab "komunikasi batin" seraya tersenyum.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnain menyarankan agar Abraham tetap bertugas di KPK hingga masa jabatannya berakhir pada 2015 mendatang. Menurut Zulkarnain, kontrak Abraham sebagai Ketua KPK adalah memberantas tindak pidana korupsi. Dia pun berharap rekannya itu berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Icha Rastika
Editor	: Erlangga Djumena

Ahok: Waisak Harus Jadi Momen Perubahan

JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Wihara Ekayana Arama di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (15/5/2014) siang. Wihara ini pada 4 Agustus 2013 lalu menjadi sasaran pengeboman.

Pria yang akrab disapa Ahok itu datang ke wihara sekitar pukul 10.40 WIB. Kedatangan Ahok disambut pengurus wihara di kantor terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan wihara yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Sekitar 8.000 umat Buddha menunggu kedatangan Ahok. Di sela awal kunjungannya, Ahok mengatakan bahwa kedatangannya adalah dalam rangka turut merayakan hari raya Waisak. "Kami ini sebagai Pemprov DKI, ya datanglah," ujarnya.

Sementara soal pemilihan lokasi wihara yang didatanginya kali ini merupakan wihara yang pernah menjadi sasaran pengeboman beberapa waktu yang lalu, dia menampiknya. "Ah, saya sih sesuai undangan saja," lanjutnya.

Ahok pun serius mengungkapkan bahwa hari raya Waisak ini harus jadi momen perubahan bagi seluruh umat. Keteladanan Buddha, kata Ahok, harus menjadi contoh bagi umat manusia. "Mau meninggalkan kemauan sendiri demi kepentingan orang banyak. Pengorbanan diri adalah yang paling penting," ujar Ahok.

Ahok mencontohkan, zaman sekarang banyak manusia yang justru jauh dari keteladanan itu. Sebagai contoh paling dekat, kata Ahok, masih banyak orang buang sampah sembarangan di Ibu Kota. Hal itu adalah contoh orang yang tak mau berkorban demi orang lain.

"Makanya, coba deh mulai sekarang orang tak buang segenggam sampah saja di Jakarta. Jika begitu, ya enggak penuh juga Jakarta ini sama sampah," ujarnya.

Hingga pukul 11.20 WIB, Ahok masih berada di kawasan wihara. Ahok diberi kesempatan untuk memberikan pidato sambutan. Ribuan umat Buddha tampak serius mendengarkan pidato Ahok.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Erlangga Djumena

Jokowi Disarankan Lebih Sering "Nge-tweet"

Bakal calon presiden PDI Perjuangan sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) saat mengunjungi kantor Redaksi Tribun Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5/2014).

JAKARTA - Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi disarankan untuk lebih aktif di jejaring sosial Twitter. Media sosial 140 karakter itu dinilai efektif untuk menggaet suara pemilih muda.

Usul tersebut disampaikan salah satu relawan dalam temu relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) di Jakarta, Sabtu (10/5/2014).

Saat sesi tanya jawab, salah satu relawan memprotes kepada Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang saat itu menjadi salah satu pembicara.

"Pak Jokowi ini relawannya banyak sekali di Twitter. Tapi dia sendiri tidak aktif," protes relawan itu.

Jokowi memiliki akun Twitter @jokowi_do2 dengan jumlah follower 1.419.447. Terhitung bulan Mei ini saja, Jokowi baru berkicau sebanyak enam kali.

"Padahal Jokowi capres yang paling banyak followernya di Twitter. Tapi tidak aktif. Sangat sayang sekali tidak dimanfaatkan," lanjut pria itu.

Eva menjelaskan, ketidakaktifan Jokowi itu disebabkan karena dia mengelola sendiri akun Twitternya. Di tengah kesibukan yang begitu padat, Jokowi tidak sempat untuk terus aktif berkicau.

"Sebenarnya dulu ada yang mengelola akun Pak Jokowi, tapi dia merasa tidak cocok. Jadi akhirnya memutuskan untuk dipegang sendiri," jelas Eva.

Eva berjanji, nantinya akan kembali mencarikan seseorang untuk mengelola akun Twitter Jokowi. Dengan begitu, akun yang sudah terdaftar di Twitter sejak 3 September 2011 itu akan menjadi lebih aktif menyapa 1,4 juta followernya.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Ihsanuddin
Editor	: Tri Wahono

Dewan Syuro Restui PKB Dukung Jokowi

Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar di ruang VIP bandara Juanda Surabaya.

SURABAYA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa koalisi dengan PDI-P dalam Pilpres nanti sudah mendapatkan restu dari jajaran Dewan Syuro PKB.

Bahkan jajaran dewan Syuro yang berisi para ulama senior PKB itu menitipkan 15 agenda kepada capres PDI-P, Joko Widodo (Jokowi). Ke-15 agenda pembangunan titipan itu antara lain adalah agar Jokowi, jika terpilih menjadi presiden nanti, memperhatikan kualitas pendidikan Islam dan pesantren.

"Menurut pandangan para ulama, pendidikan Islam ini banyak mencetak kader bangsa yang potensial, namun masih belum banyak diperhatikan oleh pemerintah selama ini," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini, di ruang VIP Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sabtu (10/5/2014) malam.

Selain itu, Jokowi juga diminta memperhatikan pengembangan ekonomi umat Islam yang selama ini terkesan marjinal, serta tetap menjaga pluralisme bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai dasar negara Pancasila.

"Agenda pembangunan titipan para ulama itu disampaikan langsung kepada saya dari Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Manshur, di Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyi'in Pacul Gowang, Jombang, siang tadi," ungkapnya.

Seperti diberitakan, PKB menyatakan berkoalisi dengan PDI-P dan Partai Nasdem dalam Pilpres 9 Juli nanti. Dengan bergabungnya PKB, maka koalisi partai pendukung Jokowi bertambah kuat.

Sebelumnya, Partai Nasdem telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Jokowi sebagai capres. Koalisi ketiga partai ini cukup untuk mengusung Jokowi sebagai capres. Perolehan suara ketiga partai telah melebihi ambang batas pengajuan capres/cawapres yang ditetapkan Undang-undang Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni sebesar 25 persen suara sah atau 20 persen jumlah kursi di DPR.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Kontributor Surabaya, Achmad Faizal
Editor	: Farid Assifa

Indonesia-Myanmar Sepakat Kerjasama Bebas Visa Paspor Biasa

Visa Myanmar

Nay Pyi Taw - Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Myanmar terus meningkat. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan kerjasama bebas visa bagi pemegang paspor biasa atau paspor hijau.

"Saya kira (perjanjian ini) sangat penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan antara masyarakat kedua negara, dan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarsesama negara ASEAN," ujar Menlu Marty Natalegawa.

Hal itu dikatakan Marty disela-sela acara KTT Asean ke-24 di Myanmar International Convention Centre (MICC), Nay Pyi Taw, Myanmar, Sabtu (10/5/2014).

Selama ini, lanjut Marty, sudah ada pengaturan bebas visa bagi pemegang Paspor Dinas dan Paspor Diplomatik. Marty mengatakan, perjanjian bebas visa ini penting untuk meningkatkan hubungan antarwarga dan merupakan bagian dari konektivitas ASEAN.

Persetujuan bebas visa ini disusun sejalan dengan semangat ASEAN Common Visa dan pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 yang tertuang dalam ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption. ASEAN Common Visa ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 Juli 2006.

Persetujuan ini juga memperteguh pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang telah memberikan pembebasan visa pemegang paspor biasa dari negara-negara ASEAN, Hongkong, Makau, Cile, Maroko, Peru, dan Ekuador.

Sumber: Detiknews

Tips:

Untuk memperoleh voucher hotel 130.000 IDR, silahkan download aplikasi HQ di sini, kemudian masukkan kode YLIMP pada menu redeem voucher pada aplikasi yang sudah diunduh tadi. Kode YLIMP hanya bisa digunakan jika download aplikasinya melalui link yang saya tautkan tadi.

Hasil Perhitungan Resmi KPU Pemilu 2014

Suasana kampanye terbuka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Lapangan Sukun, Malang, Jawa Timur, Minggu (30/3/2014). Pada kampanye kali ini diwarnai oleh orasi dari bakal calon presiden dari PDI-P, Joko Widodo.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengumumkan perolehan suara partai politik dalam Pemilihan Legislatif 2014, Jumat (9/5/2014), di Gedung KPU, Jakarta Pusat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati urutan teratas dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen. Di urutan kedua, Partai Golkar dengan 18.432.312 (14,75 persen), dan di urutan ketiga, Partai Gerindra dengan 14.760.371 (11,81 persen).

Selengkapnya, berikut rincian perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2014:

1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)

Jumlah total suara sah 124.972.491.

Rekapitulasi suara final ini dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik melalui Keputusan KPU 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara umum dalam Pemilihan Umum.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Deytri Robekka Aritonang
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

Bicara Tentang Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meresmikan Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (3/4/2014).

JAKARTA — Joko Widodo ingin apa yang dilakukannya dimaknai publik. Aksi "blusukannya", kebijakan-kebijakannya, termasuk gaya berpakaian yang dia kenakan sehari-hari.

Kemeja putih lengan panjang dengan dua kantong di dada, celana panjang hitam, dan sepatu kasual adalah busananya setiap kali melakukan blusukan.

"Kostum blusukan", begitu media menyebutnya, memiliki makna sederhana. Jokowi tidak ingin ada pembeda dengan rakyat.

Mengapa putih?

Alasannya sederhana. Jokowi menilai warna itu sangat pas untuk kulitnya yang sawo matang. "Kedua, ya karena murah. Udah gitu saja," ujarnya.

Jokowi mengaku memiliki 14 kemeja putih dengan desain sama. Harga selembar kemeja tidak lebih dari Rp 50.000 karena dia tidak membelinya di pusat perbelanjaan mewah.

Dia membeli kain bahan seharga Rp 25.000 di pasar tradisional Solo. Ditambah dengan ongkos jahit Rp 17.000 di penjahit langganannya. Total harga kemeja itu Rp 42.000.

"Kalau murah, berarti...?" tanya Jokowi kepada wartawan.

"Sederhana," jawab wartawan dan warga yang ada di sekitar lokasiblusukannya.

"Bapak sendirilah yang bilang, biar rekamnya enak," protes wartawan televisi. Jokowi hanya tertawa mendengarnya.

"Sebetulnya, pakai baju murah, mahal, apa bedanya sih? Enggak ada bedanya. Karena itu saya pilih yang murah, gitu aja," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu mengaku enggan mengenakan jas atau batik mahal seperti layaknya pejabat.

"Saya ingin jadi diri saya sendiri. Jokowi is Jokowi," tegasnya.

Mengapa lengan panjangnya harus digulung? Jokowi tersenyum. "Ini namanya siap kerja," ujarnya sembari memperbaiki gulungan lengannya.

"Siap makan juga," selorohnya.

Saat ditanya maksud adanya dua kantong di kemeja, Jokowi tidak menjawab. Namun seorang warga menjawab, "Buat ngantonginkartu nama ya, Pak?"

"Ya, itu," jawab Jokowi sambil tersenyum.

Baju putih lengan panjang dengan dua kantong di dada itu sudah menjadi "fashion statement" Jokowi. Bahkan jika blusukan itu dilakukan seusai menghadiri acara yang mengharus dia mengenakan jas atau batik, maka Jokowi akan menggantinya terlebih dulu dengan "kostum blusukan" itu di dalam mobil.

---

Sumber: Kompas

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Kistyarini