Ahok: Waisak Harus Jadi Momen Perubahan

JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Wihara Ekayana Arama di Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Kamis (15/5/2014) siang. Wihara ini pada 4 Agustus 2013 lalu menjadi sasaran pengeboman.

Pria yang akrab disapa Ahok itu datang ke wihara sekitar pukul 10.40 WIB. Kedatangan Ahok disambut pengurus wihara di kantor terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan wihara yang hanya berjarak sekitar 50 meter.

Sekitar 8.000 umat Buddha menunggu kedatangan Ahok. Di sela awal kunjungannya, Ahok mengatakan bahwa kedatangannya adalah dalam rangka turut merayakan hari raya Waisak. "Kami ini sebagai Pemprov DKI, ya datanglah," ujarnya.

Sementara soal pemilihan lokasi wihara yang didatanginya kali ini merupakan wihara yang pernah menjadi sasaran pengeboman beberapa waktu yang lalu, dia menampiknya. "Ah, saya sih sesuai undangan saja," lanjutnya.

Ahok pun serius mengungkapkan bahwa hari raya Waisak ini harus jadi momen perubahan bagi seluruh umat. Keteladanan Buddha, kata Ahok, harus menjadi contoh bagi umat manusia. "Mau meninggalkan kemauan sendiri demi kepentingan orang banyak. Pengorbanan diri adalah yang paling penting," ujar Ahok.

Ahok mencontohkan, zaman sekarang banyak manusia yang justru jauh dari keteladanan itu. Sebagai contoh paling dekat, kata Ahok, masih banyak orang buang sampah sembarangan di Ibu Kota. Hal itu adalah contoh orang yang tak mau berkorban demi orang lain.

"Makanya, coba deh mulai sekarang orang tak buang segenggam sampah saja di Jakarta. Jika begitu, ya enggak penuh juga Jakarta ini sama sampah," ujarnya.

Hingga pukul 11.20 WIB, Ahok masih berada di kawasan wihara. Ahok diberi kesempatan untuk memberikan pidato sambutan. Ribuan umat Buddha tampak serius mendengarkan pidato Ahok.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Erlangga Djumena

Basuki Yakin Presiden Indonesia Orang Jawa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memperlihatkan daftar SKPD reklame terbit tarif baru per April 2014 jenis kendaraan, di Balaikota Jakarta, Kamis (24/4/2014)

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku bahwa ia mempunyai cita-cita menjadi presiden RI. Namun, menurutnya, hal itu baru bisa terwujud jika orang Indonesia tidak lagi melihat sisi-sisi primordial dalam memilih pemimpin.

Basuki menilai, untuk saat ini orang yang berpeluang besar untuk menjadi presiden RI adalah orang yang berlatar belakang suku Jawa. Hal itu karena suku Jawa merupakan suku mayoritas.

"(Kalau saya jadi presiden) itu akan pertama kalinya dalam sejarah orang Jawa pilih non-Jawa. Di mana-mana kalau masih pemilihan pakai one man one vote, tetap orang Jawa yang menang. Kalau tidak orang Jawa pun, minimal namanya ada nama Jawa. Makanya, bapak gue kasih gue nama Basuki, ha-ha-ha," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (25/4/2014). Kata "basuki" dalam bahasa Jawa berarti selamat atau berhasil.

Basuki mengomentari kiprah Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden PDI-P, Joko Widodo, dalam mencari calon wakil presiden. Menurutnya, Jokowi pasti akan memilih pasangan yang memiliki kecocokan dengan dirinya. Basuki lalu menyinggung nama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo. Ia menilai, Agus adalah figur yang cocok untuk mendampingi Jokowi.

"Kalau Agus Marto, cocoklah. Mereka (Jokowi dan Agus) sudah kenal lama, sudah biasa kerja sama. Pak Jokowi kan maunya sama yang memang sudah ada chemistry-nya. Mereka kan sama-sama dari Solo," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sumber: Kompas 

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Laksono Hari Wiwoho

Jokowi: Tipikal Ahok Pas Buat Cawapres Saya

Basuki dan Jokowi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) untuk bertarung di Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

Jokowi, Kamis, 24 April 2014, mengaku ingin sekali punya wakil seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, kata Jokowi, memiliki kemampuan yang baik dalam mengurus administrasi.

"Tipikal seperti Pak Ahok cocok banget dengan saya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta.




Namun, capres yang kini masih menjabat gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, siapapun pendampingnya nanti, asalkan bisa bekerjasama dengan baik demi bangsa dan negara.

Kata dia, siapa cawapres yang akan mendampinginya tidak bisa ditentukan dengan mudah karena menyangkut 240 juta orang Indonesia.

"Dengan siapapun saya bisa kerjasama yang paling penting bisa saling mengisi, bisa saling menutupi. Dan yang paling penting, ini bukan masalah urusan-urusan presiden urusan cawapres, ini adalah urusan bangsa," kata Jokowi.

Kata Jokowi, saat ini sudah ada tiga kandidat kuat. Dari tiga nama yang sudah dokantongi oleh PDIP, ada yang terdiri dari partai dan non partai. Siapa saja, Jokowi belum bisa sebutkan.

"Ini masih proses, kalau sudah nanti diumumkan," kata dia.

Sumber: Vivanews

Aries Setiawan, Rohimat Nurbaya

Cita-cita Ahok dari Masa ke Masa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, cita-cita setiap orang harus meningkat setiap saat. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan siswa kelas IV SD dari Tunas Muda International School, Kedoya, Jakarta Barat, ke Balaikota Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Di depan para siswa tersebut, Basuki menceritakan bahwa saat masih kecil, dia bercita-cita menjadi Kepala Wilayah Produksi PT Timah di Belitung Timur. Cita-cita itulah yang mendorongnya mengambil jurusan Geologi saat kuliah di Universitas Trisakti.



"Di kampung halaman saya, yang paling berkuasa adalah pejabat PT Timah. Mereka bisa memerintah karyawannya sesuai keinginan. Belum sedikit pun profesi pejabat tebersit di pikiran saya," kata Basuki.

Namun, kata Basuki, ia kemudian sadar jika ingin membantu orang tidak mampu, mau tidak mau dia harus bisa menjadi pejabat publik. Dengan demikian, ia memiliki segala kewenangan dalam pengaturan kebijakan.

Akhirnya, ia memutuskan masuk ke dunia politik. Mengawali karier politik dengan menjadi anggota DPRD, Basuki pun terpilih menjadi Bupati Belitung Timur. Namun, setelah selama 1,5 tahun menjabat sebagai bupati, Basuki lalu berpikir bahwa ia bisa melakukan hal lebih jika menduduki jabatan yang lebih tinggi, yakni sebagai Gubernur Bangka Belitung.

"Tapi, karena ada kecurangan, saya tidak jadi gubernur. Saya lalu jadi anggota DPR RI. Tahun 2012, saya mencalonkan diri jadi Wakil Gubernur mendampingi Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo)," ujarnya.

Menjabat sebagai Wakil Gubernur, Basuki mengakui bahwa tak mudah mengurus Jakarta bila tak mendapat dukungan dari Presiden RI. Karena itu, ia mengaku bahwa saat ini ia bercita-cita ingin menjadi presiden RI.

"Sekarang saya mau jadi presiden karena banyak urusan bisa lebih mudah jadi presiden. Bukan jadi gubernur lagi. Jadi, cita-cita itu tiap hari harus naik," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Kistyarini

Ahok: Selama Kerjanya Benar, Saya Tidak Peduli dengan Agamanya

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara perayaan Paskah di Gedung UOB, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Foto: Alsadad Rudi

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia bertekad mewujudkan Jakarta Baru di Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, Jakarta Baru adalah Jakarta yang nyaman untuk seluruh warganya. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan segenap jajaran birokrat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Basuki menegaskan bahwa ia akan memilih para birokrat terbaik, tidak peduli latar belakang agamanya. Menurutnya, para birokrat itulah yang nantinya akan ia ajak bekerja sama untuk mewujudkan Jakarta Baru.

"Saya orang Indonesia yang beriman pada Kristus. Saya tidak akan memilih Bapak, Ibu, hanya karena punya iman yang sama seperti saya. Selama kerjanya benar akan kami pilih," kata Basuki saat menghadiri acara Paskah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung UOB, Jakarta, Kamis (24/4/2014).



"Makanya kalau saya ditanya, 'Kamu orang Kristen ya?'. Saya bilang tidak. Iman saya Kristiani, iya. Saya bukan orang beragama, tapi saya pengikut Tuhan Yesus. Agama membuat kita berantem," katanya lagi.

Basuki mengakui gaya bicaranya memang keras dan sudah banyak yang menilainya arogan. Namun, ia mengaku melakukan hal tersebut demi perbaikan.

Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pasti tidak akan bisa menyenangkan orang banyak. "Kalau habis ini Bapak, Ibu, pikir saya sombong dan kurang ajar, ya sudah, tidak usah pilih saya lagi pada (Pilkada) 2017," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Acara Paskah bersama dengan tema "Aktualisasi Nilai-ilai Paskah Aparatur Sipil Negara" itu dihadiri jajaran kepala SKPD serta para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sumber: Kompas

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Ahok Marah Gunakan APBD Untuk Acara Paskah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara perayaan Paskah di Gedung UOB, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Foto : Alsadad Rudi

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak senang apabila uang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk acara keagamaan yang sifatnya bermewah-mewahan.

"Perlu tidak sih ngabisin APBD untuk acara-acara keagamaan seperti ini. Rata-rata pasti bilang masih perlu. Kenapa? karena kita beragama. Kita masih beragama tapi sering tidak bertuhan," kata Basuki dengan nada tinggi.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri perayaan Paskah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Gedung UOB, Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Basuki lalu menyinggung perihal masih banyaknya lubang yang ada di jalan-jalan Jakarta, yang menurutnya tak lepas dari tak beresnya kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum. Ia mencontohkan kondisi Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, yang telah banyak memakan korban jiwa akibat banyaknya lubang.

"Sampai ada yang meninggal semalam, ada orang jatuh dari motor. Jadi mau mati berapa orang di jalan itu? sudah tiga kali kecelakaan belum juga ditambal itu jalan," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki juga menyinggung perihal ketidakpedulian Dinas Perumahan terhadap nasib para pensiunan yang kini nasibnya terlunta-lunta. Padahal, kata dia, para pensiunan tersebut punya jasa besar bagi negara.

Secara kebetulan, Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan dan Kepala Dinas Perumahan Yonathan Pasodung hadir dalam acara tersebut.

"Saya berharap banyak buat PNS di DKI yang ngakunya Kristen, tapi kalau kelakuannya tidak Kristen, copot saja salibnya, daripada bikin saya malu. Atau KTP-nya dikosongkan saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Acara itu sendiri dihadiri jajaran kepala SKPD, serta para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Jokowi-Basuki Ingin MRT Cikarang-Balaraja Dipegang Swasta

Kemacetan lalu lintas di sekitar proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/2/2014). Proyek MRT dilakukan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan di Jakarta. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap, pembangunan jalur mass rapid transit(MRT) rute Cikarang di Bekasi-Balaraja di Tangerang (MRT Timur-Barat) bisa segera terealisasi.

Idealnya, kata dia, pengoperasian rute MRT Timur-Barat bisa berbarengan dengan jalur MRT Utara-Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus), yang ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada 2020.

"Pak Gubernur ingin MRT Timur-Barat ini jangan sampai 2027 karena kan penduduk di timur-barat ini semakin banyak. Harusnya bisa berbarengan dengan utara-selatan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (23/4/2014).


Menurut Basuki, Pemerintah Jepang sebenarnya bersedia membangun jalur MRT Timur-Barat, tetapi dengan syarat, seusai pembangunan jalur MRT Utara-Selatan rampung. Karena itu, Basuki menyarankan agar skema pembiayaan jalur MRT Timur-Barat diserahkan saja kepada pihak swasta.

"Jepang maunya menyelesaikan satu-satu, sedangkan kebutuhan kita lebih mendesak. Jadi kalau konsep utara-selatan itu utang kita kepada Jepang, nanti yang timur-barat serahkan saja ke swasta yang nantinya akan dipimpin oleh PT MRT," ujarnya.

Basuki mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mempersilakan pihak mana pun untuk membuat kajian terhadap proyek tersebut. Nantinya, kajian yang dianggap paling baik akan diberi kewenangan untuk menjalankan proyek tersebut.

"Kita minta pusat untuk menghubungkannya karena Cikarang-Balaraja tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan pusat, karena juga menghubungkan dua wilayah di luar Jakarta," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Diprotes soal Pembersihan Tugu Monas, Ini Jawaban Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, suatu perusahaan bisa dikatakan profesional jika dilihat dari reputasinya. Ia menilai, suatu perusahaan tidak bisa mengklaim diri profesional bila tidak memiliki reputasi.

Hal itu disampaikannya menanggapi keluhan dari Asosiasi Rope Access Indonesia (ARAI) dan Asosiasi Pengusaha Klining Servis Indonesia (Apklindo) yang menuding Basuki tidak nasionalis karena lebih memilih perusahaan asing asal Jerman, Kaercher, sebagai pihak yang ditunjuk untuk membersihkan Tugu Monumen Nasional (Monas).

"Sekarang kan kalau melihat ukuran profesional, apa mereka pernah mengerjakan monumen nasional dunia? Itu saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (24/4/2014).


Basuki menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI telah membuat syarat-syarat bagi pihak yang berminat untuk membersihkan Monas. Syarat tersebut adalah tidak meminta bayaran (diberikan dalam bentuk corporate social responsibility) dan profesional.

Khusus untuk ukuran profesional, Basuki menilai bahwa Kaercher telah dapat membuktikannya karena pernah membersihkan sejumlah bangunan terkenal di berbagai belahan dunia.

"Profesionalnya ditunjukkan bukan hanya dari profesional panjat tebing, tetapi apakah mereka pernah mengerjakan monumen nasional dunia? Itu saja. Saya tidak mau ambil resiko kalau cumangaku-ngaku. Kalau cuma manjat, banyak yang bisa," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diberitakan, pembersihkan Monas akan dilakukan pada 5-18 Mei 2014. Pembersihan tersebut merupakan yang pertama sejak 1992. Menurut Basuki, pihaknya menggandeng Kaercher karena perusahaan tersebut telah membersihkan lebih dari 80 monumen terkenal di dunia, antara lain Basilika Santo Petrus di Vatikan (1998), Gunung Rushmore di Amerika Serikat (2005), dan London Eye di Inggris (2013).

Protes dari ARAI dan Apklindo 

Menurut pihak ARAI dan Apklindo, mereka sebenarnya telah berkeinginan untuk membersihkan Monas sejak 2010 dalam bentuk CSR. Namun hingga Maret 2014, niat tersebut tak kunjung terealisasi lantaran birokrasi yang rumit di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai akhirnya, belum lama ini mereka baru mengetahui bahwa Pemprov DKI telah menunjuk Kaercher untuk membersihkan monumen yang dibangun pada 1961 itu.

"Pak Wagub begitu meng-anaktiri-kan kami, yang notabene adalah orang Indonesia yang punya keahlian rope access, bukan sekadar kumpulan pencinta alam yang bisa manjat doang," kata Sekretaris Aplindo Tommy Harjana melalui siaran persnya.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Tugu Monas Dibersihkan Perusahaan Jerman, Ahok Diprotes

Monas Selalu Diminati Warga Ribuan warga Jakarta dan di luar Jakarta memadati kawasan silang Monas pada libur Natal yang jatuh pada hari Rabu (25/12/2013). Mereka berbondong-bondong mendatangi Tugu Monas, karena tiket masuk terbilang murah untuk sekadar menghabiskan liburan Natal. Kompas.com/Ummi Hadyah Saleh

JAKARTA - Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan pembersihan Monumen Nasional kepada perusahaan Jerman, Kaercher, dipertanyakan oleh ARAI (Asosiasi Rope Access Indonesia) dan Apklindo (Asosiasi Pengusaha Klining Service Indonesia). Protes tersebut disampaikan dalam bentuk surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dalam surat tersebut, ARAI dan Apklindo merasa tidak diperlakukan adil. Sebab, sejak tahun 2010, mereka sudah berkeinginan membersihkan tugu Monas, namun belum dapat respons dari Pemprov DKI Jakarta.

(Baca juga: Tanggapan Ahok)


Berikut isi surat yang ditujukan kepada Jokowi dan Basuki:

Pak Gubernur DKI yang terhormat,
ditengah kesibukan Bapak, singkat saja saya memperkanalkan diri nama saya Rivalinno Handoko - Praktisi K3 Bekerja di Ketinggian dengan akses tali/rope access - sudah melakukan profesi ini sejak tahun 1994 dan memiliki sertifikasi baik skala nasional maupun internasional.

Terkait dengan pembersihan Monas yang akan dilakukan oleh pihak Kaercher dalam waktu dekat ini, saya harus  menyampaikan bahwa untuk pekerjaan pembersihan Monas kami merasa diperlakukan tidak adil. Ada apa sebenarnya dibalik pembersihan Monas yang rencananya akan dilakukan oleh pihak Kaercher?

Semoga Bapak ada waktu untuk mendengarkan kronologis dari saya:

Bahwa sejak 2010, kami dari ARAI (Asosiasi Rope Access Indonesia) dan Apklindo (Asosiasi Pengusaha Klining Service Indonesia) sudah mempunyai niatan untuk membersihkan Monas. Hal tersebut adalah dalam menyambut 50 tahun Monas (terhitung dari pencanangan batu pertama). Saat itu (Pak Fauzi Bowo yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI) kami sudah memasukkan surat dan proposal ke Pengprov DKI, tapi sama sekali tidak ada respon. Demikian juga surat dan proposal ke UPT Monas. Tapi juga tidak ada respon.

Tahun lalu niat kami untuk membersihkan Monas juga direspon oleh Pak Ishadi SK, Direktur Trans Trans TV dan konon secara informal Pak Ishadi sudah menyampaikan niatan tersebut ke Pak Gubernur. Hanya saja karena suatu dan lain hal Trans TV belum dapat mewujudkan hal tersebut.

September 2013 seorang teman dari FORAKSI yang banyak bergiat di Kemenpora menyambut niat baik ini. Dan sangat Pak Menpora niat tersebut mendukung kami. Tapi tentu saja karena Monas masuk dalam area kerja Pemprov DKI, maka kami harus terlebih dahulu kulonuwun pada DKI. Dan dibuatlah surat dari FORAKSI dimana mendapat dukungan Menpora.

Pada bulan Februari 2014 atas nama Foraksi dan Menpora kami mengirimkan surat untuk pembersihan Monas kepada Pemprov DKI.

Dan surat permohonan tersebut akhirnya tembus ke DKI dan kami diundang rapat pada tanggal 3 Maret 2014. Pada rapat tersebut pihak UP Monas menyampaikan bahwa Monas akan dibersihkan Kaercher. Semua yang hadir tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Bahkan Dinas Pariwisata DKI yang membawahi Monas tidak mengetahui hal tersebut.

Tanggal 14 Maret 2014 kembali kami diundang oleh Pemprov DKI untuk rapat koordinasi pembersihan tugu Monas. Saat itu rapat juga dihadiri oleh Ibu Rini Haryani, Kepala UP Monas. Pada rapat tersebut kembali disampaikan bahwa Monas akan dibersihkan oleh Kaercher dan pihak Kaercher sudah bertemu dengan Wagub. Terkait dengan hal tersebut, maka pada hari yang sama kami juga mengajukan surat untuk melakukan audiensi dengan Wagub untuk pembersihan Monas.

Tanggal 18 Maret 2014 kami dihubungi oleh pihak protokoler Wagub dan sisampaikan bahwa kami dijadwalkan bertemu Pak Wagub pada Jumat, 21 Maret 2014 pukul 14.00. Disampaikan bahwa jika tidak ada pertemuan yang mendesak, Pak Wagub pasti akan menemui kami.

21 Maret 2014 Pk. 13.30 kami sudah masuk kedalam ruang pertemuan Wagub. Tetapi bukan Wagub yang menemui kami, melainkan Ibu Silviana Murni. Ibu Silvi menyampaikan bahwa Pak Wagub sedang sibuk sehingga beliau diwakilkan oleh Ibu Silvi. Pada pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa : 

Kami sudah berusaha menembus DKI sejak 2010 tapi tidak berhasil. Bahwa Foraksi dan Kemenpora adalah sebagai jembatan yang menghubungi niat kami dengan Pemprov, sehingga Monas bisa dibersihkan.

Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembersihan Monas dilakukan oleh Asosiasi Rope Access Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Klining Service Indonesia. Pada saat event pelaksanaan yang diperkirakan memakan waktu 1 bulan, Foraksi akan memeriahkan acara dengan menghadirkan olahraga aksi diseputaran Monas.

Dimana kami yang akan membersihkan Monas adalah profesional pada bidang masing-masing, yaitu bidang bekerja di ketinggian dengan akses tali/rope access dan bidang klining (pembersihan).

Kami menyampaikan bahwa treatmet untuk membersihkan Monas - yang terbuat dari marmer - adalah dengan teknik kristalisasi, dimana kami tidak hanya membersihkan, tapi juga merawat Monas.

Dalam pertemuan tersebut Ibu Silvia menyampaikan bahwa karena Kaercher sudah memasukan permohonan terlebih dulu, maka diputuskan oleh Wagub bahwa untuk tahun ini Kaercher akan membersihkan Monas dan kami dipersilakan untuk membersihkan tahun depan. Dalam hal ini kami tidak sepakat. Karena kalau perihal dulu-duluan rasanya sangat tidak adil. Karena kami sudah berusaha dari sejak lama tanpa diberi kesempata untuk bisa mepresetasikan niat kami. Sementara pihak Kaercher yang notabene pihak asing, bisa dengan mudah menembus DKI.

Ibu Silvia kemudian menghubungi Ibu Rini dan bersepakat untuk mempertemukan kami dengan pihak Kaercher. Tanggal 1 April Pukul 10.00, direncanakan pihak Kaercher akan bertemu dengan Ibu Rini dan Ibu Silvia di kantor ibu Silvia. Kami juga nantinya akan diundang. 

Hingga tanggal 1 April 2014 tidak ada undangan dari pihak Ibu Silvia atau Ibu Rini kepada kami. Atas inisiatif sendiri saya tetap datang ke kantor Ibu Silvia pada Pukul 10.00 WIB. Disana sudah ada Ibu Rini dan pihak Kaercher. Disepakati oleh Ibu Silvia untuk pihak kami dan pihak Kaercher bekerjasama. Sore harinya saya mengirimkan email ke pihak Kaercher yang saya cc ke Ibu Silvia, untuk melakukan tindaklanjut bekerjasama. Saya juga mendapatkan informasi bahwa tanggal 2 April pihak Kercher akan melakukan press realease mengenai pembersihan Monas. Pada email saya, saya sampaikan bahwa kami mohon diinformasikan jam berapa dan dimana press conference akan dilakukan. Tidak ada balasan dari Kaercher.

Tanggal 2 April pihak Kaercher melakukan press release. Dan pada kesempatan tersebut Pak Wagub kemudian menyampaikan bahwa pekerjaan Monas diberikan pada pihak Kaercher karena Kaercher profesional, sementara Foraksi tidak. Bagaimana Pak Wagub bisa berkoar hal tersebut jika bertemu saja tidak? Informasi sudah kami sampaikan ke Ibu Silvia, kalau kemudian tidak sampai, dimana letak miss communication-nya? 

Pak Gubernur yang terhormat,
niat kami membersihkan Monas juga dengan dana CSR. Malah kami bukan hanya membersihkan tapi merawatnya. Tapi hingga saat ini, tidak ada satupun dari pimpinan kami di DKI yang mau menemui kami. Begitu susahnya kah menembus birokrasi yang ada? Bahwa Wakil Bapak yang terhormat pun dengan bangganya melecehkan kami. Bertemu saja tidak, bagaimana bisa menilai kami? Silakan dicek, yang dibersihkan oleh Kaercher adalah gedung-2 unfinished (Coloseum Roma, Patung Yesus di Rio, Dam di Jepang, Mount Rushmore di Amerika - itu semua adalah jenis gedung unfinished, dimana memang dalam pembersihannya diperlukan alat high pressure seperti yang dimiliki Kaercher). Tapi Monas? Monas terbuat dari Marmer Itali yang mahal (dalam hal ini bung Karno memiliki taste yang terbaik) yang perawatannya dan pembersihannya tidak bisa hanya dengan sekedar high pressure Kaercher.

Saya sertakan disini sebuah link dari Ir. Dewi Ika Susilawati, Dipl.OSH, MK3, seorang ahli K3. Beliau melihat Monas dari sisi risk management :  http://mysafetyrecord.blogspot.com/2014/04/save-monas-with-risk-management.html?zx=6df0cedc5adc5a1d

Keputusan untuk membersihkan Monas adalah hak penuh Pemprov DKI, Tapi pada kesempatan ini, ijinkan saya untuk menyampaikan kebenaran soal cara merawat Monas. Kalau memang kami belum diberi kesempatan untuk membersihkan monumen kebanggan tersebut, setidaknya kami diberi kesempatan untuk memaparkan apa yang kami ketahui. Sebagai bangsa Indonesia, saya sendiri merasa miris. Karena dengan rendah hati saya sampaikan bahwa teknisk memanjat Monas yang dilakukan para bule tersebut nantinya, adalah teknik yang juga saya punya. Sertifikasi yang dia miliki, saya juga punya. Alat yang digunakan untuk bekerja diketinggian adalah alat yang sama yang kami gunakan. Setelah 22 tahun Monas dibersihkan, 250 juta penduduk Indonesia akan kembali menjadi
penonton.

Terlampir saya kirimkan juga company profile Indorope - sebuah perusahan rope access di Indonesia yang membuka lapangan kerja bekerja di ketinggian di Indonesia dan Freshklindo http://www.freshklindo.com/ perusahaan lokal dengan client internasional yang merupakan anggota ARAI dan APKLINDO.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Ahok Tak Tega Beli Jam Tangan Mahal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Alsadad Rudi

JAKARTA — Meski secara materi sanggup, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku tak rela bila harus mengeluarkan biaya mahal hanya untuk membeli jam tangan. Karena itu, ia mengaku sampai saat ini hanya memiliki satu jam tangan.

Hal itu dikatakannya saat menanggapi jam tangan Richard Mille yang digunakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Harga jam tersebut, aslinya, di atas Rp 1 miliar.

"Bahkan jam saya (harganya) tidak sampai ratusan (juta). Bukan tidak sanggup, tetapi tidak tega. Kalau Rp 20 jutaan masih okelah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, jam tangan yang dimilikinya saat ini adalah jam tangan bermerek Tag Heuer. Jam buatan Swiss tersebut dibelinya 8 tahun lalu.

"Aku punya cukup satu saja. Mau berenang mau apa, pakai jam tangan yang sama. Kalau tidak dipakai, mati, jadi harus goyanginterus soalnya tidak pakai baterai," ucap pria yang memiliki beberapa pulau di Belitung itu.

Jam tangan yang dipakai Moeldoko disorot sejumlah media di Singapura pada awal pekan ini. Menurut pemberitaan di negeri tersebut, jam tangan yang dipakai Moeldoko langka dan sangat mahal, yakni Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph "Black Kite" yang harganya di atas Rp 1 miliar.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Ahok: Diskotek yang Kedapatan Narkoba Akan Ditutup!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan menutup diskotek yang tamunya kedapatan menggunakan narkoba. Dia menegaskan, para pengusaha diskotek harus mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Caranya adalah dengan melarang peredaran barang haram tersebut.

"Tempat hiburan malam kan seringkali dijadikan tempat untuk mengedarkan narkoba. Maka dari itu, kita minta pengusaha diskotek untuk tegas mengawasi tempat usahanya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Menurut Basuki, ia telah berdiskusi dengan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius terkait hal tersebut. Ia dan Suhardi telah sepakat, apabila ada diskotek yang secara dua kali beruntun kedapatan pengunjungnya membawa narkoba, maka izin operasinya akan langsung ditutup.

"Kalau dua kali kali ketemu (narkoba), akan langsung kita tutup, kita cabut izinnnya. Cabut izin adalah kewenangan penuh dari Pemprov DKI," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Narkotika (BNN), selama 2013, ada 207 pengunjung tempat hiburan malam yang tertangkap positif mengunakan narkoba. Jumlah tersebut didapat dari 32 kali operasi yang dilakukan BNN di 24 tempat hiburan yang ada di ibu kota.

Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar, tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Jakarta disebabkan statusnya sebagai kota pusat dari segala macam kegiatan di Indonesia.

"Ini kota besar, mereka (para pengedar narkoba) mengumpulnya di Jakarta. Jakarta pusat segala macam kegiatan, wajar-wajar saja jumlah penyalahgunaaan narkoba jadi cukup besar," kata Anang dalam acara peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional, Juni tahun lalu.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Ahok: Lurah dan Camat Tak Perlu Ada di Indonesia

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: Alsadad Rudi

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lurah dan camat seharusnya tidak berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala unit kerja untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Bahkan, Basuki menyarankan, jabatan lurah dan camat sebagai kepala pemerintahan seharusnya dihapuskan saja dari struktur pemerintahan di Indonesia dan fungsinya diganti dengan kepala pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). 
"Camat dan lurah itu sebenarnya tidak perlu ada lagi di RI. Saya lebih setuju mereka diganti bajunya karena harusnya camat dan lurah itu jadi kepala PTSP," kata Basuki dalam sambutannya di acara Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2014). 

Selain itu, kata Basuki, dengan menjalankan fungsinya sebagai kepala unit kerja, akan lebih mudah bagi para lurah dan camat untuk bertanggung jawab langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Ia pun menganalogikannya sebagai manajer sebuah perumahan. 

"Mereka kan bukan kepala pemerintahan, tapi seperti manajer-manajer yang ada di perumahan. Lurah dan camat harus bisangurusin taman dan yang lain, jadi tidak perlu lewat suku dinas lagi," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI berencana  memperbanyak kantor PTSP di seluruh kantor Kelurahan. Rencana itu selambatnya direalisasikan pada Juni 2014. 

Pelayanan nantinya juga akan dibuka sampai malam hari. Dengan demikian, kelak jam kerja para pegawai negeri sipil yang ditugaskan di PTSP tidak harus dari pagi hingga malam, tetapi bisa dengan menggunakan sistem shift. 

"Jadi, kerja PNS-nya tidak harus berurutan delapan jam. Dia harusmilih mau di jam yang mana. Ini juga bisa mengurangi kemacetan, dan orang di DKI ini bisa merasakan kalau mau urus apa pun, kamu tidak usah pusing," kata mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Sumber: Kompas

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Kistyarini

Ahok Senang Gerindra Kalahkan PKS di Jakarta

PKS versus Gerindra

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang karena perolehan suara partainya, Gerindra, mampu mengalahkan PKS di wilayah Jakarta. 

Ia menilai, hasil tersebut membuktikan bahwa hasil survei yang pernah dilakukan oleh kader muda PKS yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda Keadilan, dan Benteng Muda PKS beberapa waktu lalu tidak benar. 

"Jadi, survei mereka yang mengatakan 97 persen warga DKI menolak Ahok tidak tepat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014).
 


Menurut Basuki, saat ini perolehan partainya saja sudah mencapai lebih dari tujuh persen, sedangkan PDI-Perjuangan hampir mencapai 20 persen. Karena itu, ujar dia, survei yang dilakukan tersebut benar-benar diragukan kebenarannya. 

"Kalau dia klaim yang nolak Ahok hampir 70 persen, itu pun masih tanda tanya. Apakah Hanura, Nasdem nolak saya juga? Kalau cuma PKS, berarti tidak sampai 10 persen dong yang nolak Ahok di sini? Dan saya ingatkan, jadi Gubernur itu hanya perlu 50 + 1," ucap Basuki. 

"Jadi, survei mereka kurang lihai," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Seperti yang diberitakan, dalam survei tersebut, penolakan warga disebabkan kepribadian dan gaya komunikasi Basuki yang tidak santun. Menanggapi hal tersebut, Basuki sempat menantang kader-kader muda PKS itu untuk melihat perolehan suara partai mereka dan Gerindra pada Pemilu Legislatif 9 April 2014. 

"Yang tidak suka kan cuma PKS. PKS tes saja sama Gerindra, siapa yang nanti menang di Jakarta," ucapnya pada Rabu (26/3/2014). 

Berdasarkan perhitungan manual di KPU DKI Jakarta yang masuk hingga Selasa (15/4/2014), PKS berada di urutan ketiga, baik untuk kursi DPRD DKI Jakarta maupun DPR RI. Gerindra berada di atasnya, yakni urutan kedua. 

Untuk perolehan suara pada pemilu DPRD DKI, Partai Gerindra mendapatkan 14,17 persen suara atau setara 355.843 suara, sementara PKS dengan 9,34 persen suara atau setara 234.467 suara. Untuk perolehan suara DPR RI, Partai Gerindra mendapatkan 13,59 persen suara atau setara 341.698 suara. Adapun PKS mendapat 10,71 persen suara, setara 269.417 suara.
Sumber: Kompas

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Hindra Liauw

Ahok: Bulan Depan "Business Plan" Monorel Diserahkan

Tiang-tiang monorel milik Adhi Karya di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, PT Jakarta Monorail (JM) berencana menyerahkan business plan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 15 Mei 2014. 

Dalam business plan tersebut, kata Basuki, akan tertera rencana pembangunan depo monorel seluas 200.000 meter persegi di kawasan Taman Tomang, Jakarta Barat. 

"Dia akan kasih kami. Jadi intinya kami tinggal hitung, dia mau sewa lahan kami berapa. Kalau itu cocok dengan hitungan kami, monorel akan dibangun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014). 




Namun, Basuki belum dapat memastikan kapan perjanjian kerja sama (PKS) akan ditandatangani karena sejauh ini Pemprov DKI belum bisa memberikan tenggat waktu kepada PT JM untuk memenuhi syarat-syarat penanda tangan PKS. 

"Belum tahu PKS kapan. Cuma tinggal hitung sewa propertinya itu saja berapa. Nantinya PT JM akan mendapatkan keuntungan 80 persen dari penyewaan area komersial, dan untuk penjualan tiket 20 persen," tukas pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Area komersial PT JM itu akan dibangun di setiap stasiun. Menurut rencana, setiap stasiun akan terdiri atas empat lantai, dan area komersial akan berada pada lantai 3 dan 4. Konsep area komersial tersebut akan seperti pusat perbelanjaan.
Sumber: Kompas

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Kistyarini

Ahok Sesalkan Penolakan Mahasiswa ITB Terhadap Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hendak memberikan kuliah umum di ITB, Bandung, Kamis (17/4/2014). Kedatangan Jokowi disambut unjuk rasa dengan diwarnai kericuhan. Foto: Fabian Januarius Kuwado

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyesalkan aksi penolakan sekelompok mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dalam kunjungannya Kamis (17/4/2014). Apalagi, kata dia, Jokowi bukan datang dalam kapasitasnya sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan.

"Masak Gubernur DKI datang untuk urusan penandatanganan MoU, dan yang ngundang rektor malah ditolak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014).


Meski enggan menduga-duga tentang adanya keterlibatan politisi lain dalam aksi tersebut, yang pasti, Basuki menilai aksi tersebut sangat berbau politis. "Tolak politisasi kampus tapi yang nolak juga (mem)politisasi kampus," ucapnya.

Penolakan terjadi saat Jokowi hendak datang untuk menghadiri undangan Rektor ITB Akhmaloka, dalam rangka penandatanganan nota kerja sama antara Pemda DKI dengan ITB dalam hal pencanangan Bandung sebagai smart city yang juga melibatkan DKI Jakarta.

Selain itu, Jokowi sebenarnya juga direncanakan akan menghadiri kuliah umum di depan para mahasiswa.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Basuki: Dengan e-Budgeting, Jumlah Silpa Bisa Membengkak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan melebihkan anggaran bukan tergolong pelanggaran. Sebab melebihkan ditujukan untuk mempertimbangkan fluktuasi harga barang di pasaran.

Namun kekurangannya, kata dia, melebihkan anggaran akan berpotensi membuat kas keuangan daerah memiliki banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Akibatnya, akan banyak anggaran yang tidak bisa digunakan karena terkunci di dalam kas dan harus menunggu pengesahan APBD pada tahun selanjutnya.



"Persoalannya kan kalau itu anggaran sudah dikembalikan sebagai Silpa, itu anggaran tidak bisa digunakan untuk pos yang lain karena harus dikunci. Padahal bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Jadi terlalu banyak SILPA itu yang menyebabkan penggunaan anggaran tidak efektif," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014).

Menurut Basuki, penerapan e-budgeting juga tidak dapat menghindarkan potensi kelebihan Silpa. Karena fungsi e-budgeting hanya menyelamatkan anggaran dari penyelewengan saja.

Bahkan, kata dia, e-budgeting akan membuat jumlah Silpa lebih membengkak karena e-budgeting akan dapat menyaring penggunaan anggaran sebelum anggaran tersebut digunakan.

"Dengan e-budgeting, nantinya sistem komputer yang akan menyisirnya secara langsung. Nanti akan langsung ketahuan beli barang jumlahnya berapa akan kelihatan. Tapi nanti Silpa-nya bisa lebih banyak karena e-budgeting bisa menyaring anggaran sebelum anggarannya dipakai," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Basuki berpendapat temuan kelebihan anggaran di Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp 700 miliar, bukan pelanggaran hukum. Terlebih lagi, ujarnya, belum ada kerugian yang dialami negara atas temuan tersebut. Selain itu, lanjutnya, kelebihan anggaran akan bisa dimasukan kembali ke dalam kas daerah dan dikunci penggunaannya.
Sumber: Kompas

---

Penulis	: Alsadad Rudi
Editor	: Kistyarini

Mengapa Penduduk Miskin Jakarta Meningkat?

Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta bersama Gubernur Jakarta Joko Widodo. Foto: Fabian Januarius Kuwado

JAKARTA - Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta meningkat pada saat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Penyebabnya, kenaikan tarif bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat, 2013 lalu. 

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD DKI Jakarta, Senin (21/4/2014), Jokowi menjelaskan, jumlah penduduk miskin per September 2013 tercatat 375.700 jiwa (3,72 persen) atau meningkat 0,02 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yakni 366.770 jiwa (3,70 persen).


Jokowi melanjutkan, peningkatan tipis tersebut disebabkan dua hal. Pertama, laju inflasi selama 2013 mencapai 8,00 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,52 persen. Inflasi disebabkan kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga bahan bakar minyak pada 2013 lalu. 

Penyebab kedua, pemerintah menaikan indikator garis kemiskinan di Jakarta dari pendapatan Rp 392.571 per kapita per bulan pada 2012 lalu menjadi Rp 434.322 per kapita per bulan pada 2013 lalu. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di DKI terkesan bertambah. 

Pembacaan laporan tersebut rencananya bakal ditanggapi oleh fraksi di DPRD. Adapun, rapat paripurna mendengarkan tanggapan fraksi, rencananya bakal dilaksanakan pekan depan.
Sumber: Kompas

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Ana Shofiana Syatiri

Hal yang dikhawatirkan Ahok Selama Sakit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya kembali beraktivitas pasca sepekan absen karena sakit radang tenggorokan. Basuki mulai bekerja kembali pada Senin (21/4/2014).

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali bekerja setelah sepekan absen karena izin sakit. Selama satu pekan itu, Basuki mengatakan ada satu program yang membuatnya khawatir tidak berjalan. 

"Saya takut sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPST) kita gagal," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (21/4/2014).

Kekhawatirannya itu terkait masih banyaknya calo dalam sistem pelayanan baik di kelurahan, kecamatan, maupun kantor wali kota. Tak hanya itu, lanjut dia, pegawai negeri sipil (PNS) DKI, eselon III dan IV yang juga ikut "bermain" dalam percaloan tersebut. 



Dia berharap PTSP bisa mengantisipasi kemunculan calo yang merugikan warga selama ini dalam hal pelayanan. 

Oleh karena itu, selama ia beristirahat karena sakit, ia terus memikirkan untuk dapat segera merealisasikan perombakan pegawai teknis guna mendapat PNS yang kompeten di bidangnya. 

"Kita mesti tes PNS golongan III-a. Kalau baik, kita gaji dia dan taruh di kelurahan dan kecamatan," kata Basuki. 

Dia mengaku meskipun dalam kondisi kurang sehat dia tetap memantau kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui layanan Blackberry Messenger (BBM). Selain berkoordinasi dengan SKPD, Basuki juga tak lupa untuk terus berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. 

Selama memimpin Ibukota, hari-hari Basuki selalu dipenuhi dengan agenda kegiatan rapat dan pembuatan kebijakan penting. Selama satu pekan ia absen dari kerjanya, ruang rapat di lantai 2 yang biasanya ramai dengan SKPD, menjadi sepi. Terlebih sudah tidak terdengar lagi suaranya yang nyaring karena marah-marah di kala rapat. 

Selain memantau via BBM, Basuki juga mengklaim tugas Wagub untuk melakukan disposisi surat yang masuk, selalu dilakukannya di rumah. "Saya juga disposisi jalan terus, dari pagi siang malam. Tiada hari tanpa disposisi, dari Senin sampai Kamis kemarin jalan terus," kata Basuki.
Sumber: Kompas

Penulis	: Kurnia Sari Aziza
Editor	: Kistyarini