 |
| Foto : http://beritakotamakassar.com |
Jakarta - Salah satu kriteria cawapres yang dinilai layak mendampingi capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi adalah sosok yang tegas dan berasal dari luar partai politik. Hal ini diperlukan agar pendampingnya dapat mengawasi kebijakan Jokowi untuk menyukseskan pemerintahan.
"Orang seperti itu pasti dari luar partai. Hanya teknokrat yang seperti itu. Tidak mungkin orang partai," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego di Jakarta, Sabtu (19/4/2014).
Ia menilai salah satu orang yang menurutnya tegas itu adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. "Ketika ada yang korupsi, maka akan ditindak tegas. Siapapun orangnya, akan diseret ke pengadilan," ungkap dia.
Kabinet yang dipimpin Jokowi nantinya jika terpilih menjadi presiden dipastikannya akan serius menjalankan pemerintahan. Program tidak hanya untuk konstituen politik, tapi juga semua masyarakat.
"Korupsi dipastikan tidak dibiarkan. Samad memiliki sejarah emas dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Masih menurut Indria, KPK di zaman Samad berani menetapkan seorang menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai tersangka korupsi sehingga Ketua KPK ini memiliki nilai tambah.
"Ini prestasi luar biasa. Jika Samad mendampingi Jokowi, maka pemerintahan diyakini akan diawasi dengan baik. Tidak akan ada kebocoran APBN," jelas dia.
Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sangat selektif dalam menentukan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Sosoknya harus berintegritas dan jauh dari korupsi. "Itu sudah pasti," jelasnya.
Tjahjo menjelaskan, kriteria pertama untuk figur yang akan mendampingi Jokowi adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wapres selama 5 tahun. PDIP juga meminta agar wapres Jokowi nantinya mampu memosisikan diri sebagai wapres dan tidak melampaui kewenangan presidennya.
"Harus bisa memosisikan diri sebagai wapres. Wapres jangan berakting jadi presiden," tandas Tjahjo.
"Orang seperti itu pasti dari luar partai. Hanya teknokrat yang seperti itu. Tidak mungkin orang partai," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego di Jakarta, Sabtu (19/4/2014).
Ia menilai salah satu orang yang menurutnya tegas itu adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. "Ketika ada yang korupsi, maka akan ditindak tegas. Siapapun orangnya, akan diseret ke pengadilan," ungkap dia.
Kabinet yang dipimpin Jokowi nantinya jika terpilih menjadi presiden dipastikannya akan serius menjalankan pemerintahan. Program tidak hanya untuk konstituen politik, tapi juga semua masyarakat.
"Korupsi dipastikan tidak dibiarkan. Samad memiliki sejarah emas dalam pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Masih menurut Indria, KPK di zaman Samad berani menetapkan seorang menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai tersangka korupsi sehingga Ketua KPK ini memiliki nilai tambah.
"Ini prestasi luar biasa. Jika Samad mendampingi Jokowi, maka pemerintahan diyakini akan diawasi dengan baik. Tidak akan ada kebocoran APBN," jelas dia.
Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sangat selektif dalam menentukan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Sosoknya harus berintegritas dan jauh dari korupsi. "Itu sudah pasti," jelasnya.
Tjahjo menjelaskan, kriteria pertama untuk figur yang akan mendampingi Jokowi adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wapres selama 5 tahun. PDIP juga meminta agar wapres Jokowi nantinya mampu memosisikan diri sebagai wapres dan tidak melampaui kewenangan presidennya.
"Harus bisa memosisikan diri sebagai wapres. Wapres jangan berakting jadi presiden," tandas Tjahjo.
Sumber: Liputan6
(Rinaldo)
No comments:
Post a Comment