Jangan Takuti Jokowi dengan Demo

Ibu rumah tangga di kawasan Perumahan Depok Jaya Agung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berunjuk rasa menolak pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (18/3/2014). Ibu-ibu yang baru bermigrasi dari Jakarta ke Depok dan sempat memilih Jokowi pada Pilkada Jakarta tersebut kecewa karena Jokowi belum selesai membenahi Jakarta. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar dalam menghadapi banyak aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang menyudutkannya. 

"Jangan takut-takuti Jokowi dengan demo. Saya tidak takut didemo," ujar Jokowi di depan ratusan relawan di rumah Koalisi Indonesia Hebat, Jalan Ki Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (21/4/2014) malam.

Jokowi menengarai, unjuk rasa yang menyudutkan dirinya tidak murni suara rakyat dan bermuara pada kepentingan politik. Salah satu indikatornya, unjuk rasa tersebut kian masif semenjak dirinya menyatakan siap menjadi calon presiden.

Di sisi lain, Jokowi malah heran dengan masifnya unjuk rasa itu. Jika rakyat Jakarta tidak setuju dengan pencalonannya menjadi presiden, maka mengapa suara PDI Perjuangan di dalam pemilihan kursi legislatif naik drastis dibandingkan pemilu sebelumnya? 

"Kalau saya tidak diterima warga Jakarta, harusnya PDI-P tak menang. Ini buktinya kita menang 300 persen. Coba bayangkan," lanjut Jokowi. 

Jokowi menganggap unjuk rasa semacam itu adalah hal yang biasa. Sejak menjadi wali kota Surakarta hingga menjadi gubernur DKI Jakarta, aksi unjuk rasa selalu mengiringi karier politiknya. Oleh sebab itu, dia menilai unjuk rasa itu hal biasa sekaligus merupakan bagian dari dinamika politik. 

Aksi unjuk rasa lebih dekat dengan keseharian Joko Widodo. Sejak menyatakan siap menjadi capres, sejumlah unjuk rasa dilakukan massa di Balaikota. Ada yang menentang pencapresan Jokowi, ada yang mendukung. 

Selain soal pencapresan, Jokowi juga didemo oleh mahasiswa yang menuntut Jokowi bertanggung jawab atas kasus korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway(BKTB) serta indikasi penggelembungan anggaran di Dinas Pendidikan.
Sumber: Kompas

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Hindra Liauw